Upah atau gaji merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja dari para karyawan. Besaran upah yang diterima seorang pekerja pun tidak boleh sembarangan. Perusahaan wajib memenuhi hak karyawan tersebut apalagi jika sudah tertera pada kontrak kerja. Di Indonesia, hal ini biasa disebut sebagai UMR atau UMK. Lantas apa perbedaan UMR dan UMK yang membuat keduanya tidak bisa disamakan?
Agar Anda tidak bingung lagi dan tahu berbagai macam hal yang membedakan keduanya, simak informasi-informasi penting berikut ini. Yuk mari sama sama perhatikan perbedaan dari UMR dan juga UMK.
Memahami Dasar Aturan UMR dan UMK
Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, yang terdiri dari:
1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.
Peraturan mengenai upah minimum ini akan menjadi jaring pengaman agar perusahaan mau memberi karyawan mereka upah sesuai dengan jumlah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah demi kesejahteraan pekerja. Aturan ini akan melarang perusahaan semena-mena mengatur upah karyawan mereka.
Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan itu, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih akan diatur menggunakan struktur dan skala upah yang diterapkan oleh perusahaan nantinya.
Apakah upah minimum ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat? Untuk menjawabnya kita bisa merujuk pada pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 (UU 13/2003). Di sini disebutkan jika Pemerintah menetapkan upah minimum dengan dasar kebutuhan hidup layak serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.
Tetapi pada Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), hal di atas menjadi tidak berlaku. Digantikan oleh pasal 25 PP 36/2021 turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Hal tersebut meliputi paritas daya beli (keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu).
Baca juga: Payroll: Definisi, Manfaat, dan Cara Membuatnya
Sekilas Pengertian UMR, UMP, dan UMK
Untuk memahami lebih jauh, berikut ini penjelasan singkat mengenai ketiga jenis upah minimum yang berlaku di Indonesia.
Apa Itu UMR?
Berdasarkan Pasal 41 PP Pengupahan, arti Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah minimum yang bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMR berlaku di suatu wilayah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
Ketentuan mengenai Upah Minimum ini adalah didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum seperti pada dokumen ini. Namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR diganti istilahnya menjadi UMK atau Upah Minimum Kabupaten dan UMP atau Upah Minimum Provinsi. Namun istilah UMR masih lumrah didengar saat ini.
Apa Itu UMP?
Masih dalam aturan yang sama yakni pasal 27 ayat (1) PP 36/2021, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah terendah yang berlaku pada seluruh seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.
Apa Itu UMK?
Pada pasal 30 ayat (1) PP 36/2021, disebutkan jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah terendah yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Gubernur juga dapat menetapkan hal ini berdasarkan usulan Bupati atau Wali Kota, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.
Jika seandainya syarat di atas tidak bisa dipenuhi, maka UMK tidak bisa lebih tinggi dibandingkan dengan UMP. Sehingga harus mengikuti UMP yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Inilah Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan
Beberapa Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan berbagai macam jenis upah minimum (UMR, UMP, dan UMK) yang harus diikuti oleh perusahaan:
1. Area Cakupan
UMK mencakup setiap Kabupaten/Kota, sedangkan UMP ditetapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang berada di lingkup Provinsi. Dulu UMR juga memiliki cakupan serupa, namun dibedakan menjadi UMR tingkat I yang sekarang menjadi UMP dan UMR tingkat II yang sekarang disebut sebagai UMK.
2. Wewenang Penetapan
Selanjutnya, perbedaan antara jenis upah minimum ini bisa dilihat dari orang yang mengesahkan. UMK ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagai usulan dan diajukan kepada Gubernur. Namun hal tersebut baru bisa terealisasi jika berhasil memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan UMP ditetapkan langsung oleh Gubernur sesuai dengan pertimbangan dan dilakukan setiap tahunnya.
3. Waktu Penetapan
Setiap tanggal 21 November tiap tahunnya UMP akan ditetapkan oleh Gubernur, sementara UMR/UMK ditetapkan pada setiap tanggal 30 November tiap tahunnya. Faktor perbedaan waktu penetapan ini menjadi salah satu pembeda antara jenis-jenis upah minimum.
4. Faktor yang Mendasari
UMR ditetapkan berdasarkan pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang (UU 13/2003) di mana upah minimum ditetapkan dengan dasar kebutuhan hidup layak. Namun untuk UMP dan UMK, penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sesuai pasal 25 PP 36/2021.
Baca juga: 3 Cara Membuat Slip Gaji dengan Rapi
Manfaat Penetapan Upah Minimum
Setelah mengetahui perbedaan UMK dan UMP, ada beberapa hal positif yang dirasakan dari penetapan upah minimum. . Beberapa kelebihan yang bisa dirasakan diantaranya seperti:
1. Meningkatkan produktivitas para pekerja karena mendapatkan upah yang adil
2. Peningkatan taraf hidup karyawan sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Kemudahan dalam memprediksi biaya yang dikeluarkan untuk gaji
4. Mudahnya memproyeksikan kekuatan finansial perusahaan pada tahun mendatang.
5. Daya beli yang meningkat
5. Perubahan harga barang
Sejumlah Dampak Kenaikan UMR, UMP, dan UMK
UMR, UMP, dan UMK tidak akan tetap dengan nominal yang sama. UMR, UMP, dan UMK akan naik dan akan memgakibatkan dampak bagi masyarakat. Berikut ini adalah dampaknya
1. Meningkatnya Daya Beli
Ketika UMR, UMP, dan UMK naik maka daya beli juga akan naik. Jika daya beli lemah maka usaha yang Anda jalankan akan melemah juga. Dengan kenaikan UMR, UMP, dan UMK akan meningkatkan juga konsumsi domestik. Peningkatan daya beli juga dapat mendorong munculnya usaha-usaha yang baru dalam masyarakat.
2. Harga Barang Akan Naik
Dampak berikutnya dari kenaikan UMR, UMP, dan UMK adalah juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ini juga tidak di inginkan oleh karyawan dalam usaha Anda. Kenaikan harga barang juga tidak dapat diantisipasikan oleh pemerintah karena adanya peningkatan daya beli.
3. Kebutuhan Layak Hidup Terpenuhi
Dengan adanya kenaikian UMR, UMP, dan UMK secara tidak langsung penghasilan juga akan naik. Oleh karena itu, banyak karyawan dalam suatu perusahaan mendapatkan tingkatan kerja yang lebih tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup yang layak.
4. Membarui Upah Karyawan Tiap Tahun
Kenaikan UMR, UMP, dan UMK juga dapat berdampak kepada semua pelaku usaha untuk menaikkan upah para karyawannya. Menaikkan upah ini ditujukan agar para karyawan tetap setia kepada perusahaan dan dapat menikmati hasil kenaikkan upah tersebut. Pembaruan upah karyawan ini juga sebagai wujud kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku.
5. Beberapa Pelaku Usaha akan Melakukan PHK
Seringkali kenaikan UMR, UMP, dan UMK membawa risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh suatu usaha. Setidaknya dengan adanya kenaikan UMR, UMP, dan UMK dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan yang pada akhirnya akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.
Baca juga: 5 Metode Penilaian Kinerja Yang Wajib Dimengerti – StaffAny
Cara Bijak Menyikapi Kenaikan UMR, UMP, dan UMK
Sebelumnya Anda sudah tahu apa saja dampak yang terjadi oleh UMR, UMP, dan UMK. Dengan demikian, kali ini StaffAny akan memberikan cara menghadapinya berikut ini:
1. Melakukan Penangguhan
Perlu diketahui bahwa suatu perusahaan baru yang sedang merintis karirnya memiliki masalah pada gaji operasional karyawannya karena adanya kenaikan UMR, UMP, dan UMK. Alhasil, karyawan di perushaan tersebut mengajukan pendapatan UMR.
Bukan hanya itu saja, kenaikan UMR, UMP, dan UMK yang ditentukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhinya. Untuk menanggulangi kendala balik modal dan omset yang didapatkan, Anda dapat mengajukan penangguhan upah yang sudah ada di dalam pasal 90 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun, sebelum mengajuka penangguhan upah Anda harus ketahui bahwa penangguhan tersebut berlaku dalam satu kurun waktu tertentu. Jika masa itu sudah habis, maka perusahaan wajib mulai membayar gaji karyawannya sesuai dengan aturan UMR, UMP, dan UMK yang berlaku di daerah tersebut.
2. Gugatan Jalur Hukum
Cara yang dapat Anda lakukan selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan lewat jalur hukum. Cara ini digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Kemudian, pengadilan yang akan memutuskan dari berbagai macam sisi dan aspek dari yang bersangkutan dan menetapkan mana yang salah dan mana yang benar di dalam kasus tersebut.
3. Perundingan Bipartit
Anda dapat mengajukan perundingan bipartit untuk permasalahan kenaikan UMR, UMP, dan UMK. Perundingan ini dilakukan antara karyawan dengan pemilik perusahaan yang bersangkutan. Perundingan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan di dalam hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan.
Namun dalam permasalahan kenaikan penetapan UMR, UMP, dan UMK bukan dilakukan antara karyawan dan perusahaan, melainkan perusahaan dengan pemerintah yang nantinya akan dicarikan solusi terbaik dalam perundingan tersebut.
Baca juga: Cek Undang-Undang tentang Gaji Karyawan, HR Wajib Paham!
Kesimpulan
Itulah informasi mengenai perbedaan UMR dan UMK/UMP beserta dampak dan cara menghadapinya. Semoga informasi ini bisa menjadi hal yang bisa Anda manfaatkan. Gaji tentu saja menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan. Anda tidak akan ingin jika hal ini dihitung dengan keliru. Untuk bisa memberikan gaji serta bonus tambahan maka Anda memerlukan data mengenai kinerja karyawan.
Untuk memudahkan proses ini, gunakan saja aplikasi HRD dari StaffAny yang merupakan software HR untuk produktivitas & efisiensi biaya tenaga kerja. Tidak perlu pusing, dengan sekali klik, waktu Anda akan bisa lebih hemat untuk penjadwalan karyawan. Dapatkan rasa aman dalam pengawasan dari apa yang terjadi di lapangan dengan software HRD kami. Tunggu apalagi? Yuk coba aplikasi ini sekarang juga!
